Updates

Dominasi Asing dalam Sektor Sumber Daya Air


Indonesia merupakan pasar yang besar bagi penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Minimnya layanan air perpipaan siap minum dan semakin tingginya polusi air turut mendorong berkembangnya bisnis ini. Per tahun, asosiasi pengusaha AMDK Aspadin mencatat pertumbuhan konsumsi AMDK secara nasional mencapai lebih dari 11 persen.[1] Di daerah padat penduduk seperti Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan konsumsi AMDK bahkan bisa mencapai 30 persen.[2] 

Dalam bisnis AMDK inilah asing secara dominan terlibat dalam pengusahaan sumber daya air Indonesia. Merek-merek AMDK yang diproduksi swasta asing menguasai pasar. Di urutan pertama ada Aqua-Danone dengan pangsa pasar mencapai 42 persen. Pemegang saham mayoritas Aqua-Danone, yaitu sebesar 74 persen, adalah perusahaan asal Prancis, Danone.[3]

Berikutnya ada AMDK dengan merek Nestle Pure Life dengan pangsa pasar sebesar 10 persen. Pure Life diproduksi oleh perusahaan Nestle Indonesia, anak perusahaan awal Swiss, Nestle SA.[4] Produk AMDK yang juga memiliki pangsa pasar yang besar adalah Ades, yaitu sebesar 6 persen. Salah satu investor Ades yang terkemuka adalah perusahaan Amerika The Coca Cola Company.

Selain bisnis AMDK, swasta asing juga masuk dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Dalam bisnis SPAM, umumnya swasta asing masuk melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air (BPPSPAM), sebuah lembaga di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), mencatat ada 46 KPS di sektor SPAM.

Bentuk kerja samanya beragam, dari berupa konsesi untuk pengelolaan instalasi pengolahan air hingga konsesi penuh. Di Kota Medan, misalnya, anak perusahaan Suez, perusahaan air asal Prancis, mendapat konsesi untuk mengelola instalasi pengolahan air. Sedangkan KPS dalam bentuk konsesi penuh dapat ditemui di DKI Jakarta. Dua operator swasta, yang mayoritas sahamnya dimiliki perusahaan asing, mendapat hak penuh untuk menjalankan layanan air di DKI mulai dari mengolah air hingga mengalirkannya ke rumah-rumah warga.

Berdasarkan penelusuran sekilas Amrta Institute, di antara 46 KPS yang dicatat oleh BPPSPAM, setidaknya terdapat 10 perusahaan asing yang terlibat. Asal perusahaannya beragam, seperti Perancis, Singapura, Korea Selatan, Belanda, Inggris, dan Malaysia. Sebagian besar KPS yang melibatkan asing berjenis konsesi sebagian untuk pengelolaan instalasi pengolahan air dan jaringan pipa.

Tabel 1. Daftar perusahaan asing yang terlibat dalam KPS SPAM

No. Nama Perusahaan Lokasi Jenis kerja sama Asal investor
1. PT Pam Lyonnaise Jaya DKI Jakarta (bagian barat) Konsesi penuh Prancis
2. PT Aetra Air Jakarta DKI Jakarta (bagian timur) Konsesi penuh Singapura
3. PT Aetra Air Tangerang Tangerang Konsesi penuh Singapura
4. PT Adhya Tirta Batam Batam Konsesi penuh Inggris
5. PT Hyundai Inti Development Kawasan industri Hyundai Cikarang BOO untuk WTP dan jaringan pipa Korea Selatan
6. PT Tirta Lyonnaise Medan Medan BOT untuk WTP Prancis
7. PT KTDP & PT WFI Pekanbaru Operasi gabungan Belanda
8. PT Bali Bangun Tirta (Berjaya Sdn Bhd) Gianyar, Bali RUOT untuk WTP Malaysia
9. PT Taman Tirta Sidoarjo (Badang Bhd) Sidoarjo, Kecamatan Taman BOT untuk WTP Malaysia
10. PT Hanarida Tirta Birawa (Gadang Bhd) Sidoarjo, Kecamatan Taman RUOT untuk WTP dan jaringan pipa Malaysia

KPS dengan konsesi penuh dijalankan di DKI Jakarta, Tangerang, dan Batam. Jumlah ini memang sangat sedikit dibandingkan dengan total PDAM di Indonesia yang mencapai 394 PDAM. Namun, tiga konsesi ini melibatkan populasi yang besar. Di Jakarta, layanan air swasta menjangkau 6 juta penduduk;[5] Tangerang 254.000 penduduk;[6] dan Batam 657.000 penduduk.[7]

Skala persoalan layanan air bisa lebih besar lagi. Dampak suatu layanan air bukan hanya dialami oleh populasi yang telah menerima layanan, melainkan pada seluruh populasi. Seperti contoh kasus di Jakarta. Saat kinerja operator swasta buruk sehingga hanya dapat menjangkau separuh populasi, maka separuh populasi yang lain tidak mendapatkan akses terhadap air bersih. Padahal, dengan swastanisasi, pemerintah tidak dapat banyak berbuat sekalipun warganya mengalami kesulitan air. Hal ini karena hak eksklusif untuk memberikan layanan air sudah terlanjur diserahkan pada swasta asing.

Kekhawatiran terhadap maraknya keterlibatan swasta asing lantas muncul dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengusahaan Air. Di Pasal 13 RPP ini, secara spesifik disebutkan bahwa “badan usaha swasta” yang dilibatkan dalam pengelolaan air adalah badan usaha yang menggunakan modal dalam negeri.[8] RPP ini diterbitkan sebagai respon atas dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat menyatakan penerbitan PP Pengusahaan Air adalah upaya untuk mematuhi putusan MK dan untuk meningkatkan pengelolaan air oleh negara.

Din Syamsudin, ketua PP Muhammadiyah, yang juga sebagai pemohon dalam uji materi UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, menyambut baik RPP Pengusahaan Air tersebut. Din menyatakan pihaknya menolak keras terhadap pelibatan swasta asing dalam pengelolaan air.[9]

Meskipun demikian, sementara RPP Pengusahaan Air belum diterbitkan, investasi di bidang sektor air, termasuk investasi dari asing, masih tetap berjalan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bahwa investasi di bidang sektor sumber daya air tetap dijamin kepastian hukumnya. Pengusaha yang telah mendapat Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) tetap mendapat jaminan usaha.[10]

Sebanyak enam izin investasi di bidang sumber daya air dilimpahkan oleh Kemenpupera kepada BKPM dan belum dicabut hingga saat ini. Pelimpahan dalam pemberian izin akan dicabut jika sudah ada peraturan yang melarang keterlibatan swasta asing. Menurut catatan BKPM, selama 2014 realisasi investasi di sektor sumber daya air dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 54 proyek dengan nilai sebesar US$24,61 juta. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri sebanyak 18 proyek dengan nilai Rp875,72 miliar.

Kemenpupera, melalui Surat Edaran Nomor 85/PUU-XI/2013, juga menjamin tetap berlakunya kontrak kerja sama antara pemerintah dengan swasta yang masih berlangsung.[11] Enam prinsip pengelolaan sumber daya air yang menjadi dasar putusan MK dijadikan sebagai prinsip dalam melakukan renegosiasi kontrak atau untuk memberi izin pengusahaan air baru. Surat edaran hanya menyebut soal swasta, namun tidak dibedakan antara swasta dalam negeri atau asing.
Sejumlah kalangan beranggapan tidak perlu adanya pembatasan terhadap pelibatan swasta asing dalam pengelolaan air. Namun, arus mayoritas sedang mengarah pada penolakan keterlibatan swasta asing. Seperti disebut sebelumnya, Kemenpupera dan pihak pemohon pengujian UU SDA sama-sama menyatakan dukungan pada pelarangan keterlibatan swasta asing dalam pengelolaan air.

Keberadaan swasta asing dalam pengelolaan air adalah salah satu persoalan pokok dalam uji materi UU Sumber Daya Air. Pemohon, yang terdiri dari organisasi dan tokoh terkemuka, menyoal dominasi swasta dalam pengelolaan air di Indonesia yang sudah mengkhawatirkan. Kekhawatiran ini bukannya tidak beralasan. Ini dapat dilihat dari privatisasi layanan air Jakarta yang dijalankan oleh operator swasta yang dimiliki secara mayoritas oleh investor asing. Perusahaan asing praktis dapat menentukan naik turunnya tarif dan keuntungan yang dapat diperoleh atas sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, sementara pemerintah dibuat tidak berdaya dalam memeperjuangkan kepentingan rakyatnya sendiri.

Hal ini tidak akan berlangsung lama. Putusan MK dan RPP Pengusahaan Air akan mempersulit ruang gerak swasta asing dalam pengelolaan sumber daya air Indonesia. Pengaruhnya terutama akan dirasakan sektor industri AMDK yang didominasi oleh asing. Sementara di sektor sistem penyediaan air minum, ini akan menjadi momentum bagi PDAM untuk meningkatkan layanan air untuk memenuhi hak atas air warga sesuai dengan amanat Konstitusi.

 

NOTES:

[1] http://industri.kontan.co.id/news/penjualan-air-minum-kemasan-tetap-segar
[2] http://kabar24.bisnis.com/read/20130418/78/9556/bisnis-air-kemasan-banyak-pabrik-masuk-jateng-aspadin-pede-pertumbuhan-naik-30
[3] http://aqua.com/tentang_aqua/nilai-luhur?ref=pencarian#2001
[4] https://www.nestle.co.id/ina/tentangnestle
[5] Jangkauan layanan 50%, populasi 12 juta.
[6] Jumlah pelanggan 72.000 dikalikan dengan rata-rata jumlah anggota keluarga menurut BKKBN sebesar 3,53 orang per keluarga
[7] Jumlah sambungan 186.092 dikalikan rata-rata anggota keluarga menurut BKKBN sebesar 3,53
[8] http://www.beritasatu.com/kesra/276899-rpp-pengusahaan-air-tutup-celah-asing-di-indonesia.html
[9] http://news.okezone.com/read/2015/05/25/338/1154566/din-syamsudin-pemerintah-harus-tegas-soal-bisnis-air
[10] http://www.republika.co.id/berita/koran/financial/15/03/06/nksbbv-bkpm-jamin-investor-industri-sumber-daya-air
[11] http://sda.pu.go.id/index.php/peraturan-dan-perundangan/file/215-surat-edaran-menteri-pupr-04-se-m-2015