(Foto : Devid Permana)
Kamis, 11 Februari 2016 | 07:54 WIB
YOGYA (KRjogja.com) - Dibatalkannya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi pengingat sekaligus momentum untuk mengembalikan penguasaan SDA pada negara sesuai amanat konstitusi. Pemerintah perlu segera menyiapkan UU baru tentang SDA yang memenuhi rasa keadilan masyarakat Indonesia dan dibuat atas dasar kepentingan nasional.
Menurut Direktur Amrta Institute for Water Literacy, Nila Ardhianie, eksploitasi air tanah secara masif oleh perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) telah menyebabkan warga di daerah kesulitan mendapatkan air bersih untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
"Komersialisasi air ini dinilai meniadakan peran negara dalam memenuhi hak rakyat atas air," kata Nila dalam Seminar Nasional bertema 'Komersialisasi Air dan Hak Rakyat Atas Air' di University Club UGM Yogyakarta, Rabu (10/02/2016).
Hasil dari seminar ini akan diusulkan ke pemerintah dalam penyusunan RUU SDA yang baru agar kembali berpihak pada rakyat. Pembicara lain seminar yakni Sosiolog UGM Dr Arie Sujito, Wakil Rektor UGM Prof Dr Budi Wignyo Sukarto dan Tokoh Masyarakat Yogyakarta KH Abdul Muhaimin dipandu moderator Muhammad Zambani.
Menurut Nila, industri AMDK di Indonesia mayoritas dikuasai perusahaan asing yang angkanya mencapai 76% dengan merk ternama seperti Aqua (50%), Ades (10%), Nestle (10%) dan Club (6%). Sedangkan perusahaan lokal hanya menguasai 24% saja. Tak hanya itu, swasta asing juga menguasai pelayanan air perpipaan yang mencapai 15,3%.
Keterlibatan swasta yang awalnya ditujukan untuk membantu pemerintah dalam pembangunan di sektor air, namun pada kenyataaanya justru mendorong komersialisasi dan mengesampingkan pemenuhan hak rakyat atas air. "Saat ini adalah momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola air dalam kerangka pemenuhan hak rakyat atas air," katanya.
Arie Sujito mengatakan, eksploitasi air untuk diperjual-belikan berdampak kelangkaan air sebagai barang publik. Selain itu berdampak pada risiko kerusakan lingkungan dan pemiskinan masif yang dialami masyarakat bawah. "Situasi ini merupakan ancaman serius, terjadi ketidakadilan dan kerusakan ekologi," katanya.
Menurut Arie, jika pemerintah gagal memanfaatkan momentum memperbaiki regulasi pengelolaan SDA ini, maka Indonesia akan kehilangan kedaulatannya di sektor air. Permasalahan ini jika tidak segera diatasi akan menyebabkan konflik horisontal di level masyarakat bawah. "Mahasiswa harus kritis dan berani lantang mengoreksi pemerintah jika regulasi baru nantinya tetap tidak berpihak pada rakyat," katanya.
Abdul Muhaimin mengatakan, ada banyak dampak negatif disebabkan privatisasi dan komersialisasi air oleh para kapitalis. Masyarakat tidak bisa mengakses air secara bebas dan harus membayar mahal untuk mendapatkan air yang harganya dikontrol oleh kapitalis. Selain itu eksploitasi air di Indonesia yang melebihi kemampuan alam akan menyebabkan kerusakan alam dan krisis air. (R-2)
