Latest News

Gedung bertingkat di Jakarta yang menyebabkan penurunan permukaan air tanah. tirto.id/Andrey Gromico

Air tanah menjadi masalah besar bagi kota metropolitan seperti Jakarta. Pajak air tanah tetap tak mampu membendung penggunaannya.

tirto.id - Sebuah kejadian menghebohkan terjadi pada November 2015 lalu di dekat JPO Halte TransJ Polda Metro Jaya, Jakarta. Hamparan lubang menganga berada persis di dekat jembatan akibat amblasnya tanah yang cukup dalam. Kejadian ini diduga dikaitkan dengan fenomena turunnya permukaan tanah yang sudah menjadi ancaman di ibu kota. Di Jakarta, fenomena amblesan tanah mulai dicatat sejak awal 1990-an. Penurunan tanah Jakarta terjadi bervariasi secara spasial dan waktu antara 3-10 cm per tahun.

Untuk mengantisipasi masalah ini, sejak 1998 pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan pajak pemanfaatan air bawah tanah melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 tahun 1998. Tujuannya untuk mendorong masyarakat dan Industri menggunakan air PAM serta mengurangi pengambilan air tanah secara berlebihan dan terus-menerus yang akan mengancam kelangsungan lingkungan.

Namun, pemanfaatan air bawah tanah melalui sumur-sumur ilegal masih terus berlangsung di Jakarta. Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Ikhwan Maulani mengatakan, ada banyak potensi pencurian air tanah terutama di pusat-pusat perniagaan besar di Jakarta. Sayangnya, jumlah pelanggaran tersebut tak bisa terlacak dengan pasti.

"Kalau kita lihat data sejak 2009 ada penurunan penggunaan air tanah ya, tapi kalau dilihat, di sini kan tidak berbarengan dengan peningkatan penggunaan air PAM," kata Ikhwan ditemui di kantor Dinas Perindustrian dan Energi, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2017).

Pada 2009 penggunaan air tanah di Jakarta mencapai 18.758.945 M3. Jumlah tersebut kemudian turun secara signifikan pada 2016 menjadi 6.882.132 M3 atau ada penurunan volume sekitar 63 persen. Pada periode yang sama jumlah pengguna PAM memang meningkat dari 510.163.758 M3 menjadi 528.768.000 M3 atau hanya naik 3,5 persen. Peningkatan ini tak signifikan dengan penurunan volume air yang terjadi.

"Kalau dihitung memang balance, masih ada selisih, kecil, tapi kan kita tidak tahu yang enam juta M3 itu berapa yang digunakan rumah tangga dan tempat ibadah, kalau yang usaha niaga, industri, mereka bayar pajaknya apa nggak," katanya.

Dari hasil pengawasan dan pengendalian air tanah Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, sejak Februari hingga Juli 2017 sudah kedapatan 57 sumur ilegal di beberapa lokasi di Jakarta. Sumur-sumur tersebut ada di berbagai tempat mulai dari gedung perniagaan, apartemen, rumah sakit, SPBU, dan universitas. Pemda DKI langsung melakukan penutupan dan meminta mengurus Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA).

"Ada beberapa tempat yang kooperatif sama kita dia bilang akan segera urus, untuk sementara sudah kami tutup sampai ada SIPA-nya," katanya.

Bagi pelanggar, sanksi sudah siap menanti. Berdasarkan Pergub Nomor 38 tahun 2013 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah ada ketentuan denda sebesar Rp5 juta untuk sumur pantek. Pelanggaran semacam ini bisa terjadi karena kesengajaan tapi ketidaktahuan pelaku usaha.

Iwan Sunarya, Manager SPBU 31-10303 di Jakarta, salah usaha yang terdata menggunakan sumur ilegal sempat tidak tahu bahwa pengambilan air tanah dikenakan pajak air tanah. Badan usaha seperti ini mau tak mau segera mengurus pembuatan SIPA di Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta.

"Kami sudah urus ke Dinas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), tapi sampai saat ini masih menunggu," katanya saat dihubungi Tirto, Kamis (3/8/2017).

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah sempat mengimbau para pengelola gedung khususnya perniagaan seperti mal dan pusat belanja bahkan industri segera melapor kepada pemerintah bila menggunakan air tanah. Pemda DKI Jakarta terus melakukan pemetaan terhadap gedung-gedung yang diduga menggunakan air tanah tanpa izin di Jakarta. Namun, berdasarkan temuan KPK dalam rangka pencegahan praktik korupsi, diperkirakan ada 10.000 titik sumur ilegal di DKI Jakarta.

"Warning untuk para pengusaha apartemen yang menggunakan air tanah untuk lapor dan pasang meter, kalau tidak nanti tim terpadu ini akan on the spot ke sana," kata Saefullah.

Berharap Penerimaan Pajak Turun

Kepala Badan Pajak dan Redistribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri mengungkapkan realisasi pendapatan pajak daerah dari air tanah pada tahun ini turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selama Januari 2017 hingga 19 Juni 2017, realisasi pajak air tanah DKI Jakarta baru mencapai Rp39,54 miliar dari target Rp100 miliar pada 2017. Jumlah ini memang tak seberapa dibandingkan dengan total penerimaan pajak DKI Jakarta sebesar Rp13,2 triliun pada periode yang sama, atau masih 37,5 persen dari target sebesar Rp35,2 triliun di 2017.

Penurunan penerimaan perpajakan justru menunjukkan hal yang positif. Pasalnya, pengenaan pajak air tanah memang lebih bertujuan untuk konservasi serta untuk mengontrol pengambilan air tanah di Jakarta. Artinya pemungutan pajak air tanah fungsinya lebih pada pengendalian, bukan menargetkan sebanyak mungkin penerimaan pajak dari air tanah.

"Jadi semakin sedikit orang mengambil air tanah, semakin sedikit pemungutan pajak. Jadi fungsinya mengatur. Kita dorong masyarakat menggunakan air PAM. Menggunakan air tanahnya semakin sedikit. Karena itu pendapatannya memang lebih rendah sedikit dibanding tahun lalu," kata Edi.

Namun demikian, ternyata klaim bahwa penurunan pajak berbanding lurus dengan pemakaian air tanah tidak sepenuhnya benar. Direktur Amrta Institute Nila Ardhiani mengatakan, persentase penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air di Jakarta relatif tidak berkurang selama 15 tahun.

“Soal ada yang berpindah (dari air tanah ke PAM) itu betul, pasti ada yang berpindah. Cuma memang basis pendapatannya sendiri potensinya masih besar sekali, karena banyak perusahaan terutama yang seharusnya wajib pajak air tanah sampai sekarang belum bayar pemakaiannya,” ungkapnya.

Dari tahun 2000 hingga 2015, sebanyak 63-65 persen dari total kebutuhan air di Jakarta diambil dari bawah tanah. Angka tersebut didapat dari total air PAM yang dijual ke masyarakat (M3) dikurangi total kebutuhan air di Jakarta.

“Nah itu ketemu sekitar 33 sampai 35 persen (air PAM yang dijual). Sisanya bisa dipastikan itu pakai air tanah. Karena di Jakarta itu kan air permukaan kayak air danau itu tidak bisa langsung dipakai. Jadi memang sisanya masih memakai air tanah,” papar Nila.

Ada beberapa alasan yang membuat industri tidak beralih ke PAM dan tetap memakai air tanah dari sumur-sumur ilegal. Menurut Nila, salah satunya lantaran pengelolaan air tanah belum menjadi prioritas pemerintah saat ini. “Bagian yang mengurusi air tanah ini masih kurang peralatan, kurang teknologi. Jadi mereka masih perlu di-support kalau pemerintah memang memerlukan air tanah secara baik, database-nya bisa dikelola dengan baik, Badan yang mengurusi air tanah ini pelru diperbaiki kemudian jumlah pegawainya perlu ditingkatkan,” ungkapnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ikhwan Maulani. Sebagai kepala seksi pemanfaatan air tanah ia merasa kualahan karena hanya bekerja dengan tiga orang staf. Belum lagi, ada ribuan sumur ilegal di Jakarta yang harus dikontrol. “Dua laki-laki yang satunya lagi perempuan. Coba bayangkan, bagaimana mereka turun ke lapangan?” jelasnya.

Meski begitu, Ikhwan menyampaikan bahwa Dinas perindustrian dan Energi telah meminta pemerintah menbuat sistem yang terintegrasi dengan Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) lain untuk memantau penggunaan air tanah. Di samping itu, Pemprov juga telah telah bekerja sama dengan divisi pencegahan korupsi KPK untuk menghindari pencurian air yang selama ini terjadi.

Pemanfaatan air tanah yang berlebihan apalagi di wilayah seperti Ibu Kota Jakarta yang sudah banyak tutupan lahan dan hutan beton di Jakarta sangat krusial. Sebuah paper yang dibuat oleh BPPT pada 2009 lalu menyimpulkan terjadi kesenjangan antara pengisian air tanah dengan yang diambil di wilayah DKI Jakarta, sehingga berdampak pada penurunan muka air tanah dan permukaan tanah. Penerapan pajak air tanah tak banyak mengatasi persoalan yang sudah di depan mata. Apalagi persoalan air tanah ini juga sudah menjadi perhatian KPK.

(tirto.id - hen/dra)

Reporter: Hendra Friana

Sumber:https://tirto.id/menggali-pajak-para-pengebor-air-tanah-jakarta-ctXH

AIR TANAH

JAKARTA, KOMPAS — Pemetaan air tanah berkualitas baik di wilayah utara Cekungan Air Tanah atau CAT Jakarta dapat membantu warga miskin yang kesulitan mengakses air bersih di sana. Namun, perluasan layanan air perpipaan bersumber dari air permukaan tetap perlu jadi tujuan jangka panjangnya.

"Sumber utama untuk rumah tangga dan kegiatan komersial idealnya dari air perpipaan, mengingat airnya sudah diolah dan dialirkan melalui saluran perpipaan tertutup," tutur Direktur Amrta Institute Nila Ardhianie, saat dihubungi Senin (31/7). Apalagi, jika air perpipaan bersumber dari air permukaan seperti sungai, danau, atau bendungan, pemanfaatan air tanah berkurang sehingga risiko penurunan muka tanah mengecil.

Namun, kondisi air perpipaan di Jakarta kini masih memprihatinkan. Berdasarkan Jakarta dalam Angka 2010-2016 dari Badan Pusat Statistik yang diolah Amrta Institute, lebih dari 60 persen kebutuhan air di Jakarta setiap tahun senantiasa dipenuhi dengan pengambilan air tanah.

Pada tahun 2000, penduduk dan pelaju di Jakarta 10,48 juta jiwa dengan kebutuhan air total 995 juta meter kubik. Sebanyak 648 juta meter kubik atau 65 persennya berasal dari air tanah. Setelah 15 tahun kemudian, penduduk dan pelaju mencapai 12,72 juta jiwa dan total kebutuhan air 1,2 miliar meter kubik. Air tanah digunakan untuk memenuhi 63 persen kebutuhan atau 761 juta meter kubik.

Karena itu, Nila menyetujui usulan Balai Konservasi Air Tanah (BKAT). BKAT menyarankan agar titik-titik air tanah dengan kualitas bagus di wilayah utara CAT dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air tingkat rumah tangga warga berpenghasilan menengah ke bawah.

Terkait dengan hal itu, BKAT saat ini terus memetakan titik air tanah berkualitas baik di utara CAT Jakarta. Tim sementara ini mendapatkan titik air tanah berkualitas baik dari akuifer bebas di Pademangan, Kecamatan Koja, Kebon Jeruk, Joglo, Medan Satria, Babelan, Neglasari, dan Pinang.

Kepala BKAT Mochamad Wachyudi Memed menuturkan, setelah titik air tanah berkualitas baik selesai dipetakan lengkap, pihaknya mengusulkan pemerintah dan pemerintah daerah membuat fasilitas pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih bagi warga di sekitar titik-titik itu. Fasilitas tersebut bisa berupa tempat mandi cuci kakus umum dan pengolahan air minum.

Meski demikian, Nila meminta strategi semacam itu tidak dijadikan langkah jangka panjang demi menekan risiko penurunan muka tanah. "Sebaiknya layanan air perpipaan diprioritaskan ke wilayah utara karena air tanahnya pun sudah sulit," ujarnya.

Wachyudi satu kata dengan Nila. Air tanah nantinya hanya sebagai cadangan. Ia berharap pemerintah memastikan warga miskin bisa mengakses air perpipaan dengan tarif terjangkau. Sebab, investasi penyambungan pipa selama ini sangat mahal.

 

(JOG)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 Agustus 2017, di halaman 27 dengan judul "Akses Perpipaan Jadi Tujuan Jangka Panjang".

[JAKARTA] Upaya pemerintah yang akan menyerahkan pengelolaan sumber daya air kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus diikuti dengan penguatan kelembagaan dan modal.

Langkah ini penting mengingat kondisi perusahaan pengelola air milik negara hingga saat ini mayoritas dalam kondisi merugi.

Direktur Amrta Institute, Nila Ardhianie mengatakan, pemerintah harus memastikan bahwa secara kelembagaan dan sumber pendanaan, BUMN/BUMD yang akan ditugasi untuk mengelola sumber daya air kuat.

Selain menerbitkan peraturan pemerintah mengenai Pengusahaan Air dan Sistem Penyediaan Air Minum, pemerintah juga perlu menyiapkan peraturan perundangan untuk menguatkan BUMN/BUMD berikut dukungan pendanaannya.

Langkah pemutihan utang PDAM senilai Rp 4 triliun yang akan segera dilakukan Kementerian PU-Pera merupakan langkah positif, bisa mendukung aspek pendanaan. Namun hal itu belum cukup bagi BUMN/BUMD untuk mampu secara profesional mengelola sumber daya air.

\"BUMN/BUMD untuk melaksanakan pengelolaan air di Indonesia harus kuat secara kelembagaan dan permodalan. Tanpa landasan hukum dan pendanaan yang kuat bagi BUMN/BUMD maksud pemerintah untuk mengelola sumber daya air untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sulit tercapai,\" jelas Nila Ardhianie menanggapi draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Pengusahaan Air dan Sistem Penyediaan Air Minum yang disusun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Selasa (30/6).

Dalam draf RPP mengenai Pengusahaan Air dan Sistem Penyediaan Air Minum, pemerintah akan membatasi swasta baik lokal dan asing dalam pengelolaan air di Indonesia.

Pasal 13 (2) RPP Pengusahaan Air menyebutkan bahwa pengusahaan sumber daya air dilakukan oleh: a. badan usaha milik negara, b. badan usaha milik daerah, c. badan usaha milik desa, dan d. badan usaha swasta. Dan dijelaskan yang dimaksud dengan ”badan usaha swasta” adalah badan usaha yang menggunakan modal dalam negeri.

RPP ini diproyeksikan untuk menggantikan UU Sumber Daya Air No 7/004 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No. 85/PUU-XI/2013). RPP ini ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum karena UU yang sekarang berlaku yaitu No. 11 Tahun 1974 tidak mampu mengakomodasi dinamika pengelolaan air saat ini.

Menurut Nila, pembatalan UU Sumber Daya Air meninggalkan pekerjaan rumah besar mengenai bagaimana memposisikan swasta dalam pengelolaan air yang sesuai dengan Konstitusi. Hal ini mendesak, namun juga harus dilakuka secara hati-hati mengingat besarnya skala persoalan.

Dikuasai Asing

Hasil penelitian Amrta Institute memaparkan bahwa secara umum swasta masuk dalam dua jenis industri air, yaitu Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) atau air perpipaan untuk sambungan ke rumah. Di sektor AMDK, Indonesia memiliki potensi bisnis yang besar. Posisi Indonesia adalah negara nomor empat pengkonsumsi AMDK terbesar di dunia. Jika menggunakan acuan harga pasar merek AMDK “Aqua”, pada tahun 2014 omzet AMDK mencapai Rp 61,6 triliun.

Dominasi asing dalam bisnis AMDK, berdasarkan perhitungan yang konservatif, mencapai 76 persen. “Keterlibatan swasta dalam negeri dalam bisnis AMDK hanya sekitar 24 persen. Sementara pemerintah hampir sepenuhnya tidak terlibat di sektor AMDK,\" ungkap Nila.

Berbeda dengan sektor AMDK, sektor SPAM masih sedikit dimasuki swasta. Berdasarkan jumlah sambungan, swasta baru berkontribusi sebesar 15,3 persen dari total sambungan. Layanan air perpipaan masih didominasi oleh perusahaan milik pemerintah (BUMN/BUMD). Bentuk skema kerja sama dengan swasta beraneka ragam, seperti konsesi, BOT, BOOT, dan sebagainya. Konsesi penuh diberlakukan di DKI Jakarta dan Batam.

Menurut Prof. Frans Limahelu, pakar legislative drafting, langkah pemerintah untuk mengelola sumber daya air sudah sesuai dengan UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013.

Untuk itu maksud pemerintah mengelola sumber daya air perlu ditegaskan:

(a) dalam bagian konsiderans mengingat, bahwa dasar hukum Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan air adalah pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,

(b) pada batang tubuh RPP yang mengatur tujuan RPP, ditulis secara tegas mengenai \"penguasaan Negara atas Sumber Daya Air dan Pengusahaan dan Pengelolaan Air dan bukan hanya ditempatkan pada Penjelasan Umum RPP tersebut dan,

(c) RPP ini harus menjadi payung hukum pengusahaan air sehingga pe

 

Sumber: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11311#.VygktYR97Dc

(Foto : Devid Permana)

Kamis, 11 Februari 2016 | 07:54 WIB

YOGYA (KRjogja.com) - Dibatalkannya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi pengingat sekaligus momentum untuk mengembalikan penguasaan SDA pada negara sesuai amanat konstitusi. Pemerintah perlu segera menyiapkan UU baru tentang SDA yang memenuhi rasa keadilan masyarakat Indonesia dan dibuat atas dasar kepentingan nasional.

Menurut Direktur Amrta Institute for Water Literacy, Nila Ardhianie, eksploitasi air tanah secara masif oleh perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) telah menyebabkan warga di daerah kesulitan mendapatkan air bersih untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

"Komersialisasi air ini dinilai meniadakan peran negara dalam memenuhi hak rakyat atas air," kata Nila dalam Seminar Nasional bertema 'Komersialisasi Air dan Hak Rakyat Atas Air' di University Club UGM Yogyakarta, Rabu (10/02/2016).

Hasil dari seminar ini akan diusulkan ke pemerintah dalam penyusunan RUU SDA yang baru agar kembali berpihak pada rakyat. Pembicara lain seminar yakni Sosiolog UGM Dr Arie Sujito, Wakil Rektor UGM Prof Dr Budi Wignyo Sukarto dan Tokoh Masyarakat Yogyakarta KH Abdul Muhaimin dipandu moderator Muhammad Zambani.

Menurut Nila, industri AMDK di Indonesia mayoritas dikuasai perusahaan asing yang angkanya mencapai 76% dengan merk ternama seperti Aqua (50%), Ades (10%), Nestle (10%) dan Club (6%). Sedangkan perusahaan lokal hanya menguasai 24% saja. Tak hanya itu, swasta asing juga menguasai pelayanan air perpipaan yang mencapai 15,3%.

Keterlibatan swasta yang awalnya ditujukan untuk membantu pemerintah dalam pembangunan di sektor air, namun pada kenyataaanya justru mendorong komersialisasi dan mengesampingkan pemenuhan hak rakyat atas air. "Saat ini adalah momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola air dalam kerangka pemenuhan hak rakyat atas air," katanya.

Arie Sujito mengatakan, eksploitasi air untuk diperjual-belikan berdampak kelangkaan air sebagai barang publik. Selain itu berdampak pada risiko kerusakan lingkungan dan pemiskinan masif yang dialami masyarakat bawah. "Situasi ini merupakan ancaman serius, terjadi ketidakadilan dan kerusakan ekologi," katanya.

Menurut Arie, jika pemerintah gagal memanfaatkan momentum memperbaiki regulasi pengelolaan SDA ini, maka Indonesia akan kehilangan kedaulatannya di sektor air. Permasalahan ini jika tidak segera diatasi akan menyebabkan konflik horisontal di level masyarakat bawah. "Mahasiswa harus kritis dan berani lantang mengoreksi pemerintah jika regulasi baru nantinya tetap tidak berpihak pada rakyat," katanya.

Abdul Muhaimin mengatakan, ada banyak dampak negatif disebabkan privatisasi dan komersialisasi air oleh para kapitalis. Masyarakat tidak bisa mengakses air secara bebas dan harus membayar mahal untuk mendapatkan air yang harganya dikontrol oleh kapitalis. Selain itu eksploitasi air di Indonesia yang melebihi kemampuan alam akan menyebabkan kerusakan alam dan krisis air. (R-2)

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Amrta Institute for Water Literacy, Nila Ardhianie, pernah menulis di harian Kompas pada 20 September 2010 dengan artikel berjudul ‘Jakarta dan Ekstrasi Air Tanah Berlebihan’. Artikel Nila yang dimuat di rubrik opini menyinggung mengenai persoalan penurunan permukaan tanah di Jakarta Utara sebagai akibat penggunaan air tanah yang masif.

Nila juga menyinggung mengenai kesulitannya memperoleh akses atas data air selama penelitian. “Sungguh sulit sekali memperoleh data mengenai air, dan kalau pun dapat, datanya meragukan,” kata Nila kepada CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu.

Sekitar pukul 08.00 pagi di hari artikel itu terbit, Nila menerima telpon dari staf kantor gubernur yang saat itu dipimpin Fauzi Bowo. “Petugas itu meminta saya menemuinya ke kantor gubernur dengan janji memberi kemudahan riset,” kata Nila.

Di kantor gubernur itu, petugas memberikan memo dengan keterangan agar Nila dipermudah mendapat akses data terkait penelitian soal air di Jakarta. Tentu saja Nila senang.

Sayangnya kesenangan Nila hanya bertahan sebentar. Surat keterangan dari kantor gubernur tak membuatnya mudah mendapatkan data yang dibutuhkan.

“Tetap saja saya tak mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian,” kata Nila. Cuplikan pengalaman Nila ini sedikit menggambarkan tidak beresnya data soal air di Jakarta. Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, data penggunaan air tanah sektor komersial, jumlahnya terus menurun, terutama pada 2009-2010.

Data penggunaan air tanah komersial pada 2008 tercatat sebanyak 22,6 juta meter kubik dengan air PAM yang terkonsumsi 258 juta. Pada 2009, data penggunaan air tanah komersial sebesar 18,75 juta meter kubik dengan jumlah konsumsi air pipa sebanyak 266,8 juta meter kubik.

Satu tahun kemudian, pada 2010, catatan penggunaan air tanah sektor komersial turun 46,6 persen atau 8,6 juta meter kubik dari tahun 2009 menjadi 10,049 juta meter kubik. Pada saat itu, pasokan air perpipaan yang terjual mengalami kenaikan sekitar 6 persen.

Menurut Kepala Dinas Pajak DKI Jakarta, Agus Bambang, sejak diterapkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009, sektor komersial hanya menggunakan air tanah sebagai cadangan. Sehingga kecenderungannya angka konsumsi air tanah semakin menurun.

Dalam aturan itu tarif pajak air tanah untuk sektor komersial (industri, mal, perhotelan, apartemen dan kegiatan niaga lain) hampir dua kali lipat tarif PAM yakni menjadi maksimal Rp23 ribu setiap menyedot air sebanyak satu meter kubik.

“Untuk pemulihan kondisi tanah, kecenderungannya memang penggunaan air tanah harus semakin turun,” kata Agus kepada CNNIndonesia.com, awal Maret lalu.

Namun, kata Nila, alasan penurunan data penggunaan air tanah karena beralih ke air PAM tidak rasional. Alasannya, sejak 1997, Perusahaan Air Minum (PAM) mulai beroperasi di DKI Jakarta.

Air perpipaan hingga saat ini hanya menjangkau sekitar 60 persen dari kebutuhan untuk rumah tangga dan sektor komersial. Dari jumlah itu, distribusi air perpipaan yang dijual untuk sektor komersial sekitar 20-35 persen.

“PAM belum memenuhi seluruh kebutuhan sektor komersial, sehingga bila data air tanah turun, sektor komersial itu mendapatkan air dari mana?” kata Nila.

Berbekal kejanggalan dan ketidaktransparan data air ini, melalui lembaganya, Amrta Institute, Nila bekerjasama dengan Tifa Foundation meneliti data air 2011. Hasilnya, mereka menemukan indikasi adanya penggunaan air tanah ilegal hingga 92,7 persen yang berpotensi merugikan pajak air tanah Rp1,4 triliun.

Sedangkan, berdasarkan metode yang sama, CNNIndonesia menghitung penggunaan konsumsi air tanah sektor komersial pada 2015. Hasilnya, dugaan pendapatan yang belum terserap pemerintah dari pajak air tanah sebesar Rp821,6 miliar.

Berikut perincian perhitungan dugaan pencurian air tanah yang akan kami sajikan dalam infografis. (yul/sip)

 

Sumber: http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160405095257-20-121725/bermula-dari-kejanggalan-data-konsumsi-air-tanah/

 

Berita terkait dalam Liputan Khusus CNN Indonesia: Darurat Air Tanah Jakarta